Bubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)! - Nasional Hukum dan Keadilan

VIVAnews menurunkan berita ”SBY : Berantas Korupsi Jangan Jebak Orang” dengan subjudul "Negara rugi. Belum tentu yang dikorupsi bisa kembali," kata SBY pada tanggal 29 Oktober kemarin. Seperti dikutip VIVAnews SBY mengatakan pula” "(Jalan) masih panjang. Tapi tidakkah makin efektif. Dan bagi saya adalah mencegah korupsi. Jangan menjebak seseorang,". VIVAnews juga menuliskan ”Cara pemberantasan korupsi dengan penjebakan, kata SBY, merupakan upaya yang kurang untuk mencegah terjadinya korupsi”. Pertanyaan semacam ini sebenarnya bukanlah yang pertama kali, tapi sudah yang kesekian kalinya.

Saya spontan bertanya apakah pernyataan SBY bisa dikategorikan sebagai tindakan pelemahan atau pembusukan KPK? Saya juga bertanya-tanya dengan gelisah, apakah ini juga bisa dikatakan sebagai indikasi bahwa SBY punya kepentingan melindungi para koruptor (impunitas)?

Kedua, saya penasaran untuk mencermati kembali UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama pada bab yang mengatur tugas,wewenang kewajiban. Di pasal 6 disebutkan bahwa :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Apakah yang dimaksudkan SBY dengan ’menjebak’ ini masuk wilayah tugas KPK di pasal 6 ayat c yakni soal tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi? Memang disisi lain tindakan pencegahan seperti yang disebutkan oleh SBY merupakan salah satu tugas lain yang dimiliki oleh KPK. Masalahnya KPK tidak punya wewenang masuk ke dalam instansi-instansi itu untuk melakukan pengawasan melekat (pencegahan) dan membina pegawai atau karyawan agar tidak melakukan korupsi.

Lepas dari itu UU No. 30 2002 tegas-tegas menyatakan bahwa ini adalah Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan Komisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Saja)

Pertanyaannya kemudian, tidakkah menumpas para koruptor dan memberikan sanksi hukum yang berat kepada pelaku tindak pidana korupsi juga merupakan cara yang efektif untuk pencegahan korupsi? Disatu sisi untuk memberikan efek jera kepada para koruptor, menghentikan korupsi yang sedang berlangsung atau mencegah berulangnya tindakan korupsi oleh para koruptor yang kebetulan belum terjangkau jerat hukum (pemidanaan), sekaligus membuat takut para calon koruptor?

Petikan-petikan pernyataan Teten Masduki dan Todung Mulya Lubis.

Teten mengatakan usai pertemuan Presiden dengan sejumlah pimpinan lembaga negara yang terkait penegakan hukum di Istana Negara (13/7), sebenarnya masyarakat berharap Presiden bisa memperkuat fungsi dan peran KPK untuk memproses kasus korupsi yang terjadi di institusi mana pun.

Namun, katanya, kesan yang muncul ke publik justru sebaliknya. Penggunaan frase seperti KPK jangan jebak koruptor, sebaiknya prioritaskan pada pencegahan korupsi, dan jangan sampai ada rivalitas antarpenegak hukum menimbulkan kekhawatiran baru.

Menurut dia, Cicak meminta KPK tetap kuat melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memprioritaskan strategi penindakan, mengharap KPK juga memprioritaskan membongkar kasus korupsi di lembaga penegak hukum.

(penyataan perwakilan cicak Teten Masduki, dipetik dari berita Fungsi KPK Berantas Korupsi Harus Dipertahankan di Media Indonesia.com 15 Juli 2009)

Ketika diminta tanggapan atas pernyataan SBY yang lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan dalam mengatasi korupsi, Todung mengatakan bahwa pencegahan itu penting. "Pencegahan berjalan pararel bersama-sama dengan penindakan. Tidak mungkin pencegahan efektif tanpa penindakan dan juga sebaliknya," lontarnya.

(pernyataan Todung Mulya Lubis, dipetik dari berita Kompas ” Jangan Ada Tindakan Mengerdilkan KPK” 15 Juli 2009)

Pojok Usil

Apa ya motif kedua media di bawah ini dibalik pendeskripsian ”SBY besan Aulia Pohan terpidana kasus korupsi”?

”Besan Aulia Pohan --terpidana kasus korupsi oleh KPK-- itu mengingatkan agar upaya pemberantasan korupsi di tanah air benar-benar diutamakan pencegahannya. "Upaya mencegah, pemberantasan korupsi ke depan harus lebih diutamakan pencegahan korupsi. Daripada menjebak orang berbuat korupsi, negara rugi, orang terpenjara," tegasnya.”

Berita dari portal JPNN

"(Jalan) masih panjang. Tapi tidakkah makin efektif. Dan bagi saya adalah mencegah korupsi. Jangan menjebak seseorang," ujar Presiden SBY yang juga besan dari Aulia Pohan yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.

Berita dari portal VIVAnews

simak juga link-link kabar hangat ini

”Berantas Korupsi atau KPK?” Menggugat Komitmen Presiden Soal Pemberantasan Korupsi !
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/10/berantas-korupsi-atau-kpk-menggugat.html
Kritik Pedas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden : National Summit Cuma Asap
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/10/kritik-pedas-anggota-dewan-pertimbangan.html
Boediono, Sri Mulyani, Mari Elka Pangestu : Trio Ekonom Selera Amerika di Kabinet Indonesia Bersatu
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/10/boediono-sri-mulyani-mari-elka-pangestu.html
Kajian Pidato Presiden : Kekuasaan Minus Nilai-nilai Kebangsaan?
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/10/kajian-pidato-presiden-kekuasaan-minus.html

Event Mendatang

Berita Lainnya